Thursday, July 28, 2005

Makalah Industri Tuna

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal dan lestari merupakan tuntutan yang sangat mendesak bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan / petani ikan dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, disamping memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan ekspor untuk menghasilkan devisa Negara.
Tuntutan yang sangat mendesak tersebut mengingat potensi sumberdaya perikanan Indonesia yang saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Bahkan, potensi di perairan ZEE Indonesia khususnya tuna dan cakalang serta ikan pelagis besar lainnya masih lebih banyak dimanfaatkan oleh kapal ikan asing dengan berbagai akibat yang merugikan kepentingan nasional.
Tuna sebagai komoditas perikanan andalan Indonesia setelah udang mempunyai prospek cerah dalam pengusahaanya, mengingat permintaan produk tersebut di pasar domestik dan ekspor cenderung meningkat. Peningkatan tersebut dipacu dengan kesadaran masyarakat khususnya di Eropa dan Amerika serta negara-negara di kawasan Timur Tengah yang mulai sadar akan sumber makanan yang sehat , mereka beralih dari daging ke ikan khususnya tuna.
Ekspor komoditi tuna Indonesia hingga bulan November 2004 berdasarkan data BPS, 2005 sebesar 39,920,865 Kg dengan nilai ekspor sebesar 110,025,438 US$. Pada tahun 2003 sebesar 117,091,984 Kg dengan nilai 213,178,841 US$, mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2002 sebesar 92,796,612 Kg dengan nilai 212,425,684. Ekspor komoditi tuna Indonesia sebagian besar dalam bentuk beku, segar dan tuna dalam kaleng. Negara tujuan utama ekspor produk tuna Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat, Eropa dan Thailand. Jepang merupakan sentral pasar tuna dunia, negara tersebut mendominasi permintaan tuna dengan total volume konsumsi sebesar 660,000 ton yang terdiri dari 80.000 ton permintaan terhadap produk tuna kaleng dan 580,000 ton tuna segar untuk konsumsi sashimi. Sedangkan 1,3 juta ton berasal dari permintaan negara lain.
Negara–negara pesaing Indonesia di pasar internasional antara lain Australia, Spanyol, Korea Selatan, Taiwan dan Guam. Peluang pasar tuna dan cakalang dibeberapa negara importir utama masih terbuka lebar, dari peluang tersebut Indonesia baru mencapai pangsa pasar dunia sebesar 7,52 %. Sehubungan dengan itu ekspor tuna dan cakalang masih perlu ditingkatkan, mengingat luasnya wilayah ZEE Indonesia dengan sumberdaya ikan tersebut cukup besar dengan sentra sentra pengusahaanya yang perlu diintensifkan seperti di perairan Maluku, Papua, Sulawesi dan Pantai Barat Sumatera, tentunya diperlukan kerja keras dan keberpihakkan semua sektor dalam mendukung infrastruktur dan permodalan yang memadai guna menciptakan bisnis yang kondusif khususnya di sentra-sentra produksi tuna di kawasan Timur Indonesia.
Banyak kendala dan masalah yang harus dihadapi untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan tuna secara optimal dan lestari, pertama, berkaitan dengan sistem perbankan yang kurang kondusif bagi investasi usaha perikanan, kedua tuna tergolong hewan yang hight miggration sehingga pengeloaannya terkadang melewati batas-batas negara sementara Indonesia belum menjadi anggota dalam pengelolaan tuna dunia. Ketiga, masih maraknya illegal fishing yang mempengaruhi produksi tangkapan kapal tuna nasional, ke empat pelayanan di pelabuhan perikanan yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi, ke lima kurang terpadunya rencana tata ruang di dalam wilayah laut dan pantai. sehingga hal itu mengurangi kepastian hukum dalam berusaha dan menimbulkan kesenjangan sosial, ke enam, kurang tegasnya tindakan terhadap pelanggaran peraturan, dan pengawasan keamanan, disamping itu perlu adanya upaya peningkatan SDM dan relokasi nelayan dari wilayah padat tangkap seperti di perairan pantai Utara Jawa ke sentra usaha tuna di kawasan Timur Indonesia. Melalui kerja keras dan kebersamaan dari berbagai sector diharapkan ke depan Indonesia menjadi sentral industri tuna dunia.

1.2. Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
1. Mengetahui perkembangan industri perikanan tuna Indonesia
2. Mengetahui potensi dan tingkat pemanfaatannya
3. Mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi industri perikanan tuna Indonesia
4. Menyusun strategi dan kebijakan pengembangannya

II. INDUSTRI PERIKANAN TUNA INDONESIA
II.1. Gambaran Umum

Di Indonesia perikanan tuna mulai diperkenalkan pada awal tahun 1960 dan baru 1 (satu) perusahaan yang mengusahakan secara komersial yaitu PN. Perikani dengan armada dan SDM yang sangat terbatas. Baru pada awal tahun 1970, setelah PT. Perikanan Samudera Besar (PSB) berdiri, usaha penangkapan tuna secara komersial benar-benar terealisasi. Basis perikanan terkonsentrasi di Benoa Bali, dan terus dikembangkan hingga ke Sabang-Aceh, daerah tersebut dipilih karena dekat dengan fishing ground tuna. Pada tahun 1980 armada perikanan PSB beroperasi hampir diseluruh perairan Indonesia. Perkembangannya diikuti oleh perusahaan-perusahaan Nasional dan Penanaman Modal Asing (PMA), sejalan dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap (Pelabuhan Perikanan) dan sarana penunjang lainnya. Kapal yang digunakan pada saat ini berukuran > 100 Gross Tonage (GT) yang dilengkapi dengan unit refrigrasi hingga (-) 50 °C, dengan lama operasi lebih dari 30 hari/tripnya.
Perkembangan industri perikanan tuna nasional demikian pesat hal ini dikarenakan produk tersebut bernilai tinggi dan permintaannya di pasar dunia terus meningkat tidak hanya produk beku (frozen tuna), segar (Fresh tuna) tetapi juga dalam bentuk tuna kaleng (canning tuna). Khusus untuk produk segar (fresh tuna), dikembangkan kapal-kapal yang berukuran lebih kecil (< 60 GT) dinilai lebih effesien dan ekonomis dengan lama operasi tidak lebih dari 2 minggu untuk menjaga mutu produk tersebut. Basis perikanan tidak hanya terkonsentrasi di Bali tetapi sudah menyebar di sentra-sentara penangkapan tuna seperti di Jakarta, dan Cilacap, khusus untuk industri tuna longliner skala besar. Sementara di NTT, NTB hingga ke kawasan timur Indonesa (Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya, sekarang Papua), dikembangkan pole and liner, purseiner dan hand liner yang melibatkan nelayan dalam jumlah besar dengan pola kemitraan dengan pengusaha..
II.2. PERKEMBANGAN ARMADA
Pengusaha Perikanan Tuna, tergabung dalam satu wadah yaitu Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), yang memiliki armada tuna longliner dengan jumlah kapal sebanyak 485 kapal yang berpangkalan di Pelabuhan Nizam Zahman, Jakarta.


Kapal tuna long liner yang beroperasai di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia saat ini diperkirakan berjumlah 1600 kapal berbagai ukuran dengan pangkalan utama Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta, Pelabuhan Benoa-Bali dan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.
Kapal Tuna Long Line yang beroperasi di Pelabuhan Perikanan Cilacap hingga tahun 2004, sebanyak 127 kapal, dengan ukuran 60 – 100 GT.
Disamping ditangkap dengan rawai tuna dan pukat cincin, tuna juga ditangkap oleh para nelayan dengan menggunakan jenis alat tangkap hand line. Ukuran kapal hand line relatif kecil <10 GT. Penangkapan tuna biasanya dilakukan dengan alat bantu rumpon. Namun dewasa ini hanya sebahagian kecil dari tangkapan nelayan dengan hand line yang dapat menembus pasar tuna segar karena mutu, penanganan hasil tangkapan dan peralatan yang kurang memadai. Namun demikian penangkapan tuna dengan alat tangkap hand line ini cukup memberikan harapan untuk menopang industri tuna nasional, khususnya sebagai pemasok bahan baku industri tuna kaleng, jika dikelola dengan baik dan bijaksana.

II.3. PRODUKSI DAN PERKEMBANGAN EKSPOR
Dalam perdagangan tuna dunia, ikan tuna umumnya dipasarkan dalam bentuk segar, beku dan bentuk olahan (tuna kaleng, loin, steak, tuna saku dll.). Indonesia selain sebagai produsen tuna juga sebagai negara pengolah tuna, melalui industri pengalengan maupun olahan tuna lainnya. Pada tahun 2001 Indonesia menempati urutan ke 3 sebagai negara produsen utama tuna dunia, dengan total produksi 253,1 ribu ton (Tabel. 2. 5). Perkembangan produksi dan ekspor komoditi tuna Indonesia hingga November, 2004 disajikan dalam Tabel.2.4

Total ekspor ikan tuna dunia dalam bentuk segar dan beku pada tahun 2002 mencapai 1.406,5 ribu ton atau setara dengan 2.981,1 milyar US$. Ekspor tuna dunia didominasi oleh Taiwan, Spanyol, Perancis, Republik Korea, Jepang dan Indonesia di posisi ke 6, sebagai negara pengekspor tuna terbesar dunia dengan ekspor sebesar 54,5 ribu ton (3,5 %) atau setara dengan 126,4 milyard US$.
Tabel. 2.6



Selain dipasarkan (ekspor) dalam bentuk tuna segar, tuna beku dan produk olahan beku, produk tuna dunia juga dipasarkan dalam bentuk tuna kaleng. Tidak semua produksi tuna kaleng masuk ke pasar ekpor, hal ini dikarenakan sebagian dikonsumsi di dalam negeri negara produsen tersebut, sisanya sejumlah 857,8 ribu ton (55,3 %) yang masuk pasar ekspor dunia atau setara dengan 2.029,2 milyard US$, sementara untuk Indonesia, produksi tuna kalengnya 100 % untuk ekspor.
Sejak tahun 1981 – 2000, Produksi dan ekspor tuna kaleng Indonesia tumbuh dari 0,5 juta karton menjadi 5 juta karton, artinya baru 20 % kapasitas produksi yang dapat dimanfaatkan. Problem yang muncul ke permukaan pada industri pengalengan nasional adalah tidak dapat bersaing dengan industri pengalengan dari negara tetaga seperti Thailand dan Philiphina, serta negara pengekspor tuna kaleng utama lainnya dikarenakan kurangnya pasokan bahan baku dari industri penangkapan tuna nasional yang lebih cenderung mengekspornya dalam bentuk segar atau beku karena harganya jauh lebih tinggi dan menguntungkan. Disamping itu industri pengalengan tuna nasioanal umumnya tidak memiliki armada penangkapan sendiri sehingga kontinuitas bahan baku kurang terjamin karena hanya mengandalkan pasokan dari nelayan tradisonal dengan hasil tangkapan yang kurang memadai dan kualitasnya rendah.
Secara geografis Perairan Indonesia sebenarnya sangat menguntungkan bila ditinjau dari penyediaan bahan baku bagi industri pengolahan khususnya industri pengalengan tuna. Sumber bahan baku dapat diperoleh dari perairan Pasifik Barat dengan produksi 1 – 1,5 juta ton/ tahun dan perairan Indonesia sebesar 0,2 juta ton/ tahun, ironis memang bila industri pengalengangan nasional mengalami kekurangan pasokan bahan baku, tapi kenyataanya demikian, untuk itulah Direktorat Kelembagaan Dunia Usaha, Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran Departemen Kelautan dan Perikanan mencoba menjembatani dengan mempertemukan pelaku usaha (stakeholder ), melalui Workshop Revitalisasi Industri Pengolahan Hasil Perikanan, awal September 2004. Diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat dicari jawabannya guna mengatasi permasalahan di atas.
Gambar. 1 : Lokasi dan Kapasitas Industri Pengalengan Tuna Indonesia

Bila dibandingkan dengan nilai ekspor tuna kaleng dari negara lainnya, posisi ekspor tuna kaleng Indonesia berada pada urutan ke 7, setelah Thailand, Ecuador, Spanyol, Cote d´lvoire, Seychelles dan Philiphina (Tabel. 2.6). Sementara itu bila dilihat dari produksi tuna kaleng negara produsen tuna kaleng dunia, posisi Indonesia berada pada urutan ke 11 setelah Thailand, Spanyol, Amerika Serikat, Cote d´lvoire, Ecuador Italia, Mexico, Jepang, Philiphina dan Iran.
Tabel. 2.6 :


Estimasi penerimaan devisa negara dari industri pengolahan nasional, bila permasalahan kelangkaan bahan baku dapat teratasi.
Kapasitas industri pengolahan yang ada sebesar 800 MT/ hari, membutuhkan bahan baku sebanyak 208.000 MT dalam 260 hari kerja/ tahunnya. Kemampuan produksi industri pengalengan nasional 24,5 juta karton (48 x 6,5 Oz), apabila harga perkartonnya 18 US$, devisa yang didapat sebesar 490 juta US$ setiap tahunnya. Sementara selama lima tahun berturut-turut dari hasil ekspor tuna kaleng indonesia cederung mengalami penurunan. Tahun 1998 dengan volume ekspor 39,9 ribu ton, nilai ekspor sebesar 104,2 juta US$, tahun 1999 sebesar 82,6 juta US$, tahun 2000 sebesar 87,8 juta US$, tahun 2001 sebesar 84,1 juta US$ dan pada tahun 2002 dengan total ekspor 38,3 ribu ton, nilai ekspornya sebesar 82,6 juta US$, (Fishdap, 2004).

III. POTENSI DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKAN TUNA

Ikan tuna tergolong jenis scombrid yang sangat aktif dan umumnya menyebar di perairan yang oseanik sampai ke perairan dekat pantai. Pergerakan (migrasi) kelompok ikan tuna di wilayah perairan indonesia mencakup wilayah perairan pantai, teritorial dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Keberadaan tuna di suatu perairan sangat bergantung pada beberapa hal yang terkait dengan spesies tuna, kondisi hidro-oseanografi perairan. Pada wilayah perairan ZEE Indonesia, migrasi jenis ikan tuna di perairan Indonesia merupakan bagian dari jalur migrasi tuna dunia karena wilayah Indonesia terletak pada lintasan perbatasan perairan antara samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Berikut disajikan data produksi tuna di Samudera Hindia, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, Gambar 2 - 3.
Kelompok tuna merupakan jenis kelompok ikan pelagis besar, yang secara komersial dibagi atas kelompok tuna besar dan tuna kecil. Tuna besar terdiri dari jenis ikan tuna mata besar (bigeye-Thunnus obesus),madidihang (yellowfin – Thunnus albacares), tuna albakora (albacore – thunnus alalunga), tuna sirip biru Selatan (southern bluefin – Thunnus maccoyii).dan tuna abu-abu (longtail tuna – Thunnus tonggol), sedangkan yang termasuk tuna kecil adalah cakalang (skipjack – Katsuwonus pelamis).
Sumber daya ikan tuna menyebar tidak merata di seluruh wilayah perairan Indonesia demikian juga dengan tingkat pemanfaatannya. Tabel 3.2 menyajikan estimasi potensi, produksi, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan pelagis besar di wilayah penangkapan.
Dalam rangka pengembangan industri perikanan tuna Indonesia untuk tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat maka diperlukan suatu konsep strategi optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan tuna di Indonesia yang mengacu pada strategi potensi wilayah perairan dan strategi implementasi teknologi penangkapan


IV. KENDALA DAN PERMASALAHAN INDUSTRI PERIKANAN TUNA

Dalam pengembangan sektor perikanan terdapat berbagai masalah yang selain terkait juga berpengaruh cukup besar. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah masalah pencurian oleh kapal asing, rendahnya kualitas produk, adanya hambatan tarif dan non tarif serta kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah. Beberapa permasalahan tersebut akan dibahas sebagai berikut :

IV.1. PENCURIAN OLEH KAPAL ASING
Sampai September 2001, diduga sebagian besar (+- 70 %) dari sekitar 7.000 kapal perikanan berbendera Indonesia yang memperoleh izin untuk beroperasi di perairan ZEE masih dimiliki pihak asing, terutama Thailand, Philipina, Taiwan dan RRC. Keadaan tersebut menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai US $ 1,362 miliar per tahun dengan rincian (1) kerugian dari kehilangan devisa US $ 1 miliar, (2) Kerugian dari selisih iuran DPKK US $ 22 juta, dan (3) kerugian dari fee yang harus dibayar sekitar US $ 100 juta (Dahuri, 2001).
IV.2. HAMBATAN-HAMBATAN EKSPOR NON TARIF
Hambatan non tarif yang diberlakukan terhadap komoditas perikanan impor adalah ekuivalensi, sertifikat ekspor, standar sanitasi, standar mutu, isu lingkungan, Rapid Alert System dan Automatic Detention dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :
Ekuivalensi, Uni Eropa mensyaratkan bahwa hanya approved packers (unit pengolah yang disetujui) dari negara harmonized country yang diizinkan mengekspor komoditas perikanannya. Terhitung sejak tanggal 23 September 2000 terdapat 247 Approval Number dari Indonesia yang berhak mengekspor produk perikanan ke Uni Eropa.
Sertifikat Ekspor. Setiap produk perikanan diwajibkan dilengkapi dengan serifikat mutu (quality certificate), dan sertifikat kesehatan (Health Certificate) dalam bahasa nasional negara tujuan. Selain sertifikat tersebut ditandatangani oleh inspektur yang terakreditasi dengan tinta yang warnanya sesuai.
Standar Sanitasi. Standar Sanitasi yang tidak transparan atau standar ganda adalah masalah yang sering kita dengar. Misalnya UE mensyaratkan bebas salmonella untuk udang beku (kecuali udang rebus beku) tetapi untuk anggota UE aturannya lebih lunak. Semua ekspor udang beku hanya bebas bakteri patogen. Kerang-kerangan yang diimpor dari luar UE harus bebas bakteri E. Coli sedangkan produk sejenis yang diproduksi di wilayah UE yang mengandung bakteri patogen pun tetap dapat dijual asal diberi label “B Area Product”.
Standar Mutu. Standar mutu yang diterapkan negara pengimpor umumnya lebih lunak daripada standar sanitasi. Namun pengujian organoleptik masih lazim digunakan untuk menentukan kualitas dan penerimaan suatu produk di pelabuhan masuk. Banyak produk perikanan dari negara berkembang ditolak masuk karena tidak lolos uji organoleptik.
Isu Lingkungan. Untuk memblok ekspor tuna dan embargo udang, AS meniupkan dolphin issue untuk tuna longliner dan berkaitan dengan penggunaan TED / BED (turtle excluder device) untuk penangkapan udang. Sidang dispute settlement body menyatakan AS kalah dan harus mencabut embargo ekspor udang dari India, Pakistan, Malaysia dan Thailand.
Rapid Alert System. UE menerapkan sistem pengujian laboratorium secara acak (Random Sampling) atau dikenal dengan Rapid Alert System untuk mengatasi standar sanitasi dan mutu produk perikanan. Penerapan RAS oleh UE sering menghambat ekspor hasil perikanan Indonesia karena hasil pengujian bersifat final dan merupakan hak prerogatif inspektur veteriner UE sehingga sulit dikaji ulang atau dibantah.
Autamatic Detention. Sistem yang diberlakukan di AS ini pada dasarnya sama dengan RAS di UE. Setiap ekspor perikanan dimasukkan dalam detention list dan diperiksa secara acak. Suatu perusahaan perikanan akan dicabut dari detention list jika secara 3 kali berturut-turut mutunya tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Untuk uji iji, eksportir dikenakan biaya sebesar 10 % dari total nilai ekspor.
Masalah by catch. Negara-negara maju mulai mempermasalahkan ikut tertangkapnya shark (cucut) dan burung laut dalam penangkapan tuna. Beberapa negara Eropa juga mulai mengeluhkan tentang ukuran ikan, yang dieksport negara berkembang (termasuk Indonesia) karena dianggap melanggar code of conduct for responsible fishing dan CITES.
Ecolabel, beberapa negara maju telah mendesak FAO untuk segera menyiapkan rancangan kriteria prosedur ecolabelling bagi produk perikanan yang diperdagangkan secara global. Ecolabelling yang awalnya bersifat sukarela (Voluntary) diganti dengan pelabelan bersifat wajib (Compulsary) dan berlaku universal. Hal ini terlihat dari resolusi sidang PBB ke-55 pada mata acara 34 ocean and the law of the sea.
Irradiasi, Amerika serikat, Australia dan Jepang memberikan toleransi terhadap teknik irradiasi sepanjang tidak disalah gunakan untuk mengganti sistem pembinaan mutu yang kurang baik. Sementara UE kecuali Perancis, Belgia dan Belanda menetang digunakannya teknik irradiasi untuk pengawetan produk perikanan.
Undang-Undang Bioterorisme atau The Bioterorisme Act telah disetujui Presiden Amerika Serikat dan dinyatakan berlaku mulai 12 Desember 2003. UU bio-terorisme merupakan bagian dari kebijakan keamanan nasional Amerika untuk mencegah masuknya teror berupa penyakit, kuman dan virus melalui produk-produk yang diimpor. Sektor industri yang terkena peraturan tersebut khususnya adalah produk makanan dan minuman. Eksportir harus menyampaikan dengan rinci pada USFDA tentang deskripsi produk, nama produsen , kapal pengangkut, pergudangan, negara asal serta pelabuhan tujuan untuk selanjutnya diterbitkan prior of notice . Dengan kata lain peraturan ini mewajibkan setiap eksportir untuk mendaftarkan diri ke USFDA.
Cargo Securuty Inisiative (CSI), merupakan sistem terbaru untuk setiap kargo yang akan masuk ke Amerika harus terlebih dahulu diinfeksi di pelabuhan-pelabuhan yang telah ditetapkan AS. Terdapat 20 pelabuhan yang telah ditetapkan dan untuk Indonesia pelabuhan yang terpilih adalah Singapura, Hongkong, Shanghai, Tokyo dan Kobe. Dengan sistem ini waktu pengapalan menjadi lebih lama dan beresiko bagi produk-produk yang tidak tahan lama. Pemerintah AS menyatakan akan menanggung seluruh biaya pemeriksaan, namun hal tersebut tidak menjamin kerugian eksportir karena adanya opportunity cost lainnya.

Berdasarkan data di atas sangatlah jelas, kelemahan disektor pengawasan mutu terhadap produk ekspor khususnya tuna sehingga menempatkan posisi Indonesia pada urutan teratas dalam kasus RAS tersebut. Diperlukan pengawasan mutu yang ketat, disinilah kinerja laboratorium/ BPMHP/LPPMHP perlu ditingkatkan agar tingkat kepercayaan negara importir terhadap produk tuna Indonesia tidak terus merosot.

Pajak Ekspor Cakalang. Industri pengalengan ikan cakalang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku karena sebagian besar produksi cakalang diekspor dalam bentuk mentah. Saat ini (Maret 2003) sedang dikaji penetapan pajak ekspor untuk cakalang .
Kenaikan Harga BBM. Kenaikan harga BBM khususnya solar, mengakibatkan banyak nelayan yang tidak bisa melaut karena mahalnya biaya operasional. Permasalahan ini akhirnya dengan merevisi kenaikan harga BBM dan pendirian SPBU khususnya untuk solar di pusat-pusat penangkapan oleh DKP bekerja sama dengan Pertamina.
Keanggotaan tuna dunia, Pada saat ini hampir 75 % kapal tuna long line Indonesia beroperasi di luar ZEEI Saudera Hindia ke arah barat hingga Srilangka, Maldives, bahkan ada yang beroperasi di Samudera Atlantik untuk menangkap swordfish.Kendala dan masalah yang dihadapi untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal dan lestari, mengingat tuna tergolong hewan yang high migration sehingga pengeloaannya melewati batas-batas negara sementara Indonesia belum menjadi anggota dalam pengelolaan tuna dunia seperti IOTC, CCSBT dan lainnya, ada kekhawatiran kita dianggap ilegal walaupun menangkap diperairan sendiri. Oleh karena itu pengelolaan ikan dimaksud di masa depan harus mengacu pada aturan-aturan internasional yang menjadi kesepakatan bersama.
Sebagai contoh di forum-forum internasional nelayan Indonesia sering menjadi pembicaraan karena dicurigai mengembangkan ”deep long line” untuk menangkap bluefin tuna dalam kondisi matang telur. Namun demikian bila diperhatikan alat tangkap tuna long line yang dikembangkan di Indonesia umumnya tidak terlalu dalam untuk menangkap yelowfin tuna, sehingga tuduhan tersebut tidak mendasar dan diaragukan kebenarannya.

IV.3. PERMASALAHAN INTERNAL
No.
Permasalahan
Dukungan yang diharapkan
1.
Kinerja BUMN perikanan cenderung menurun karena mengalami krisis keuangan
Perlu dilakukan revitalisasi BUMN perikanan (PT. Usaha Mina, PT. Tirta Raya Mina, PT. Samodra Besa, dan PT. Perikani) dengan dukungan dari Kantor Kementerian Negara BUMN.
2.
Peningkatan Investasi bidang kelautan dan perikanan di daerah potensial
Sangat diperlukan iklim kondusif untuk pengembangan usaha perikanan disamping terus dilakukan safari investasi
3.
Kebutuhan bahan bakar (BBM) untuk usaha perikanan tangkap belum mencukupi
Perlu penyediaan sarana distribusi (SPBU/SPBB/Pool konsumen) di setiap pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan serta penambahan pasokan BBM untuk kapal-kapal perikanan sesuai kebutuhan yang sangat memerlukan dukungan dari Dep. ESM dan Pertamina.
4.
Kualitas sumberdaya manusia perikanan masih lemah :
Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah akan kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas.
Sumberdaya manusia kelautan dan perikanan belum memenuhi standar internasional yang ditetapkan IMO yaitu STCW-F (Standar Training Sertification and Watchkeeping for Fisheries).
1. Dukungan terhadap pembentukan sekolah-sekolah perikanan (saat ini sedang diproses : Akademi Perikanan di Nagroe Aceh Darussalam, Sekolah Usaha Perikanan Menengah di Sikka NTT, Kota Agung-Lampung, Pangkal Pinang – Bangka-Belitung, Tanjung Pinang Riau dan pengembangan beberapa program studi di Pesantren dll).
2. Secara bertahap sedang dilakukan penyesuaian kurikulum dan masih diperlukan peningkatan kualitas tenaga pengajar dan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan profesional perikanan.

V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN

V.1. KEBIJAKAN

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki target yang spesifik diantaranya ;
Target dalam pertumbuhan ekonomi yaitu (a) pada tahun 2004 penerimaan devisa kelautan dan perikanan diharapkan mencapai US$ 5 Milyar, (b) sumbangan terhadap PDB mencapai 10 % pada tahun 2004, (c) penerimaan negara bukan pajak (PNBP) penangkapan ikan yang akan mencapai Rp. 295 milyar serta PNBP penangkapan di ZEEI sebesar US$ 65 juta, (d) sumbangan terhadap PAD sebesar US$ 53 juta, dari budidaya dan US$ 120 juta dari kegiatan penangkapan. Selain itu ditargetkan juga peningkatan konsumsi ikan per kapita sebesar 21,93 kg/kapita/tahun dan penyerapan tenaga kerja sebesar 6,54 juta orang.
Target dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan nelayan dan pembididaya ikan
Target dalam pemeliharaan daya dukung dan kualitas lingkungan ekosistem laut dan perairan tawar
Target dalam peningkatan budaya bahari bangsa dan menjadikan laut sebagai pemersatu bangsa

Dalam upaya meningkatkan ekspor komoditi perikanan Indonesia, pemerintah mengambil beberapa langkah yang dinilai cukup strategis. Dalam rangka mendukung hal tersebut di atas, beberapa hal yang diperlukan adalah :
Memanfaatkan sumberdaya dan jasa kelautan secara optimal,efisien dan berkelanjutan
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian SDKP
Menerapkan IPTEK dan manajemen profesional pada setiap mata rantai usaha bidang kelautan dan perikanan
Merehabilitasi ekosistem habitat pesisir dan laut
Membangun dukungan fiskal dan moneter yang kondusif
Memberdayakan sosial ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan
Mengembangkan dan memperkuat jaringan ekonomi
Mengembangkan dan memperkuat sistem informasi kelautan dan perikanan
Mengembangkan sistem dan mekanisme hukum dan kelembagaan Nasional dan Internasional
Menanamkan wawasan kelautan pada seluruh masyarakat.

Komoditi perikanan merupakan komoditi yang dianggap sangat kompetitif di pasa dunia namun tingkat kompetitifnya masih belum optimal bahkan masih lemah. Komoditi perikanan menunjukkan rasio biaya pengolahan terhadap sumberdaya yang cukup baik dibandingkan Philipina, untuk penangkapan ikan dan pengalengan Indonesia lebih kompetitif karena adanya subsidi BBM, harga es yang murah dan sumberdaya ikan yang melimpah.
Potensi ekonomi kluster pengolahan dan pengalengan ikan sangat melimpah. Indonesia dianugerahi dengan garis pantai yang sangat panjang (81.000 Km) dan sumberdaya ikan yang sangat kaya (6,7 juta ton / tahun). Kebijakan untuk mengembangkan potensi perikanan ini sangat tepat untuk mengentaskan kemiskinan dan melakukan pemerataan.
Kluster ini sangat kompetitif dalam hal kualitas ekspor ikan segar dengan tujuan Jepang (misalnya tuna dalam bentuk sashimi dan katsoubochi) namun dalam segi biaya jika dibandingkan dengan produsen lain di dunia, Indonesia masih kurang kompetitif khususnya untuk produk kalengan (tuna, mackarell dan sardin). Hambatan utamanya adalah lemahnya keterkaitan industri pengalengan dengan suplier ikan segar dan ikan beku. Hambatan lainya adalah semakin meningkatnya kompetisi global dalam pengalengan ikan sebagaimana diperlihatkan oleh kecenderungan menurunnya harga produk tersebut di dunia. Marjin keuntungan dari industri pengalengan ikan domestik tidak besar sehingga setiap ada perubahan kebijakan dan lingkungan bisnis yang kontraproduktif akan meningkatkan biaya proses dan biaya-biaya lainnya yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan pengalengan.
Dengan memperhatikan struktur sumberdaya dan intensitas tenaga kerja global (dunia) dalam pemrosesan tuna kaleng, keuntungan jangka panjang yang bisa diambil adalah murahnya tenaga kerja dan melimpahnya bahan baku dari negara-negara suplier (misalnya ASEAN). Oleh karena itu praktek perusahaan-perusahaan multinasional dengan merk global (misalnya Bumble Bee, Starkist dan Chicken of the Sea) yang sudah “mapan” mempunyai potensi yang sangat besar. Zona Ekonomi khusus di wilayah timur Indonesia misalnya Bitung dan Biak dapat dikembangkan menjadi sentra industri tuna modern. Keterkaitan dengan supplier global selain mengurangi biaya juga akan dapat memfasilitasi alih teknologi pemrosesan yang efisien dan teknologi distribusi secara global.
Di Indonesia, penerapan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan masih belum efektif. Hukum-hukum tentang lingkungan dan peraturan-peraturannya umumnya tidak diterapkan secara terbuka dan konsisten. Dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya alam Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang mengharuskan distribusi pendapatan negara dari pengumpulan ikan terhadap pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk membiayai konservasi dan rehabilitasi alam.
Rekomendasi Kebijakan
Pertama, Meningkatkan Investasi dalam bidang penelitian, pengembangan dan pendidikan serta pengembangan sumberdaya manusia untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, memproduksi produk dengan nilai yang lebih tinggi (divefikasi), mempertahankan kelestarian alam dan mengurangi biaya untuk teknologi.
Kedua, Mengalokasikan investasi publik yang lebih besar pada fasilitas infrastruktur untuk meminimalkan biaya distribusi dan mengurangi waktu antrian dalam pengapalan barang.
Ketiga, Memberikan kemudahan dalam hal investasi, pajak dan pengembangan sumberdaya manusia serta insentif finansial untuk mengembangkan industri inti dan industri pendukung khususnya pada pengolahan dan sub sektor permesinan.
Keempat, Memulihkan pembiayaan jangka pendek sampai jangka panjang bagi usaha para produsen, usaha pemrosesan dan aktivitas perdagangan internasional apabila cukup layak untuk dipulihkan.
Kelima, Melakukan langkah-langkah progresif dalam perjanjian bilateral dan multilateral (ASEAN dan APEC) dengan menegosiasikan hambatan diskriminasi tarif dan non tarif yang tidak adil, misalnya bea masuk 24 % untuk tuna kalengan di Eropa, penolakan ekspor dan automatic detention di AS, Australia, dan Eropa, ukuran persyaratan sanitasi dan phytosanitasi yang keras dari AS dan Jepang.
Keenam, mempercepat keanggataan Indonesia dalam organisasi tuna dunia dan ikut berperan aktif dalam forum-forum internasional mengenai strategi dan kebijakan pengeloalaan tuna.
Untuk industri pengalengan dan pemrosesan ikan, fokus pengembangannya adalah melalui :
· Meningkatkan akses nelayan kecil dan menengah terhadap daerah penangkapan ikan yang lebih kaya (melalui kapal-kapal modern dan teknologi penangkapan ikan) dan teknologi pendinginan.
· Menerapkan upstream dan downstream penelitian dan pengembangan.
· Mendorong keterkaitan usaha yang kompetitif dan marketing intelligent untuk meningkatkan pangsa pasar dunia.
· Mengembangkan handliner dan mengorganisasikan dalam suatu wadah armada nasional yang dilengkapi dengan mother boat dengan sstem prosesing yang memadai
· Mengembangkan coolchain system di sentra-sentra penangkapan tuna khususnya kawasan Timur
· Mengembangkan safe belt system melalui pengembangaan akses pulau terluar sebagai sentra perikanan tuna/cakalang dan berfungsi sebagai pagkalan kapal pengawas.
· Melakukan pemasaran yang strategis dengan market intelligent, promosi, diferensiasi produk dan kualitas (didukung dengan industri downstream yang dinamis) dan penetrasi pasar yang proaktif misalnya melalui lobby perdagangan, perjanjian bilateral dan pasar potensial seperti China, India, Pakistan, Mesir dan negara-negara ASEAN.


V.2. STRATEGI REVITALISASI INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

a). Sektor produksi
- meningkatkan akurasi data sumberdaya ikan ekonomis di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
- penghentian ijin operasi ikan kapal asing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia diikuti dengan peningkatan kemampuan penangkapan dan modernisasi armada penangkapan ikan/ memberdayakan industri perkapalan nasional
- pemberian ijin operasi kapal asing hanya diberikan bila mendirikan industri pengolahan dan menjual sebagian hasil tangkapannya di indonesia
- pembentukan regulasi pengadaan bahan baku ikan impor pada industri lokal
- mengatur kebijaksanaan perdagangan bahan baku ikan antar daerah, mempertimbangkan kecukupan pasokan bahan baku ikan pada industri dan pemenuhan gizi konsumen di daerah asal
- melakukan pengaturan ekspor bahan baku ikan, dengan pemberian kompensasi logis bagi industri pensuplai bahan baku ikan, misalnya melalui kebijakan harga, fasilitas, kemudahan regulasi dsb.
- penghapusan PPN 10 % dan peningkatan pungutan ekspor bahan baku ikan.

b). Sektor pengolahan.
· Untuk konsumsi lokal.

- memperbaiki mutu produk olahan hasil perikanan, dengan memperhatikan faktor keamanan konsumen
- melakukan edukasi secara intensif dan kontinyu pada konsumen tentang bahaya mengkonsumsi food additive ilegal
- meningkatkan keragaman produk olahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi
- melakukan kampanye makan ikan secara intensif dengan metode kreatif dan edukatif secara luas, bekerjasama dengan menteri perempuan, menteri pemuda, menteri kesehatan, menteri pendidikan, menteri informasi, tvri, rri, surat kabar nasional sebagai iklan layanan sosial
- memperluas skala pendidikan informal teknik pengolahan ikan secara baik dan benar (sesuai GHP dan GMP)
- menghapuskan biaya produksi tinggi untuk tingkatkan efisiensi dan daya saing produk

· Untuk pasar
- menghilangkan image Indonesia yang selama ini dikenal sebagai pemasok bahan baku industri perikanan di luar negeri, dengan meningkatkan produksi produk bernilai tambah
- meningkatkan aplikasi teknologi yang lebih tinggi dan mutakhir dalam pengolahan hasil perikanan, melalui pemberdayaan riset dan pengembangan maupun kerjasama riset dan pengembangan dengan lembaga riset/pendidikan
- meningkatkan kesadaran dan pengetahuan aplikasi sistem HACCP serta HACCP PLUS (own check system) pada industri pengolahan berorientasi ekspor.
- menerapkan sistem pengawasan jaminan mutu pada industri-industri dilakukan secara intensif oleh competent authority.
- mendorong unit pengolahan ikan yang telah memenuhi syarat untuk melakukan ekspor, dan mencabut ijin (approval number) bagi unit pengolahan ikan yang tidak kontinyu melakukan ekspor ke UE.
- melakukan harmonisasi standar mutu dengan negara-negara pengimpor dan standar internasional.
- melakukan negosiasi secara intensif dengan negara importir untuk menurunkan tarrief dan non-tarrief barriers.

c). Strategi pemasaran
- meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
- penguasaan industri pendukung
- memberikan konsekuensi logis
- perbaikan peraturan dan persaingan usaha
- meningkatkan kampanye makan ikan
- sinkronisai/harmonisasi persepsi Pemerintah Pusat –Daerah
- penempatan atase perdagangan perikanan di pasar utama produk hasil perikanan Indonesia
- meningkatkan market iteliegence
- mengundang investor yang punya visi pro poor dan pro job.

d). Penguatan kelembagaan
- pemberdayaan koperasi
- revitalisasi seluruh BUMN dan UPT Perikanan
- pembangunan klaster-klaster sentra produk unggulan
- distribusi pusat penjualan BBM nelayan
- memperkuat basis dan struktur industri perikanan


V.3. KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

a). Sasaran Jangka Menengah (2004-2009)

- meningkatnya utilisasi kapasitas menjadi sekitar 60% dengan rata-rata peningkatan 5% per tahun
- meningkatnya ekspor rata-rata 5,0% per tahun
- meningkatnya penyerapan tenaga kerja di bidang industri pengolahan hasil perikanan sebanyak 36 ribu orang
- meningkatnya devisa dari sektor perikanan rata-rata 2 % pertahun

b) Sasaran Jangka Panjang (2010-2024)
- Tercapainya angka kecukupan protein asal ikan bagi penduduk Indonesia seperti yang direkomendasikan oleh Widya Karya Pangan dan Gizi
- Tercapainya 50% ekspor produk perikanan dalam bentuk olahan

3 Comments:

Blogger lucybrinick5715 said...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here

1:25 PM

 
Blogger johneysmith1297 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com

6:13 PM

 
Blogger lisahunor3604864122 said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

4:40 AM

 

Post a Comment

<< Home